Penasehat Hukum;Afriadi Andika, S.H. M.H. Kasus Dugaan Pengeroyokan Tiga Belas Koto Kampar Pertanyaan yang Layak Diajukan Publik
Minggu, 15-11-2026 - 16:26:42 WIB
Kampar —OPSINEWS.COM- Pernyataan Kuasa Hukum & Desakan Publik
Kasus Dugaan Pengeroyokan Tiga Belas Koto Kampar
Pertanyaan yang Layak Diajukan Publik
Mengapa E dkk yang diduga terlibat belum juga ditangkap? Ada apa dengan aparat penegak hukum kita? Seberapa hebat E dkk, sehingga sulit dijebloskan ke penjara? Sederet pertanyaan itu sangat layak disampaikan, mengingat lambatnya penanganan kasus ini.
Penilaian Hukum sebagai Penasehat Hukum— Afriadi Andika, S.H., M.H.
Sebagai Penasehat Hukum, saya menegaskan: lambatnya penangkapan dan penahanan mencerminkan lemahnya evaluasi internal aparat. Hal ini memicu krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan asas kesetaraan di depan hukum.
Dugaan tindak pidana pengeroyokan tidak boleh dibiarkan. Tidak ada ruang sama sekali bagi premanisme, kriminalisasi, atau kekerasan dalam bentuk apa pun di wilayah Tiga Belas Koto Kampar. Kapolsek Tiga Belas Koto Kampar, jangan hanya diam. Aparat penegak hukum harus segera bergerak cepat menangkap pihak yang diduga terlibat dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.
Dasar Hukum & Kewajiban Aparat
Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan:
"Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."
Pelayanan publik adalah fungsi utama kepolisian — diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi juga pelayan masyarakat.
Kenapa Keterlambatan Ini Berbahaya?
- Keadilan terasa tidak hadir — pelaku masih berkeliaran bebas
- Mengikis kepercayaan publik — muncul keraguan: apakah hukum benar berlaku untuk semua?
- Memberi ruang bagi ketidakadilan — keterlambatan penegakan hukum = membiarkan ketidakadilan tumbuh subur
- Membahayakan tatanan hukum dan sosial — kasus sensitif yang menggantung lama merusak wibawa hukum.
Ada 5 Poin Desakan Resmi
Pertama : Evaluasi Kinerja Segera
Kapolsek Tiga Belas Koto Kampar dan Kapolres Kampar yang kurang berwibawa terhadap Penegakkan Hukum Wilayah Tiga Belas Koto Kampar didesak mengevaluasi kinerja penyidik.
Publik berhak curiga ada ketidakseriusan jika TSK tidak kunjung ditangkap. Jika tidak mampu bekerja sesuai Peraturan Penyidikan dan peraturan yang berlaku, harus segera dievaluasi oleh Kapolda Riau dan Kapolri
Kedua : Jangan Biarkan Keadilan Berlarut
Status TSK yang dibiarkan terlalu lama menghilangkan rasa keadilan bagi korban dan menghambat proses peradilan yang sah. Institusi penegak hukum wajib menjaga marwah hukum.
Ketiga : Transparansi kepada Masyarakat
Penyidik harus terbuka: langkah pelacakan apa saja yang sudah dilakukan? Sebarkan identitas TSK secara luas agar masyarakat ikut membantu memantau keberadaannya.
Keempat : Gunakan Kewenangan Hukum yang Ada
Pencarian dan penangkapan diatur dalam KUHAP. Kepolisian berwenang menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta bantuan lintas wilayah. Jangan tunggu lebih lama lagi.
Kelima : Bertindak Sesuai Sumpah Jabatan
Kepolisian harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, tetapi bukan berarti tidak bertindak. Bertindak lambat sama dengan memihak ketidakadilan.
Penutup
Keluarga korban sudah menunggu cukup lama. Keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan. Kami menuntut proses hukum yang cepat, transparan, dan tidak pandang bulu. Hukum berlaku sama untuk semua — tidak ada pengecualian, tidak ada perlindungan.
Segera tangkap dan proses E dkk sesuai hukum yang berlaku.
Poin Utama Slogan Baru Polri Jenderal Polisi Dr (H.C.) Suyudi Ario Seto, S. I. K. S. H., M. Si.
Makna Utama: Menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian, agar Polri tidak berjarak dan dapat hadir, mendengar, serta memberikan solusi nyata.
Bukan Sekadar Slogan: Jenderal Suyudi menekankan bahwa semangat ini harus diwujudkan melalui pelayanan yang adil, perlindungan korban, dan respon cepat terhadap persoalan warga, bukan sekadar jargon seremonial.red
Komentar Anda :